 |
| Direktur Eksekutif Partai Demokrat Toto Riyanto memberikan pernyataan kepada wartawan usai sidang majelis tingga Partai Demokrat di kediaman Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2013) dini hari. |
BOGOR, KOMPAS.com - Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk sementara dijalankan empat pimpinan DPP, yakni dua Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun, Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto.
Hal itu dikatakan Toto seusai sidang Majelis Tinggi Demokrat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Minggu (24/2/2013 ) dini hari.
Rapat yang digelar sejak Sabtu ( 23/2/2013 ) sekitar pukul 21.00 WIB itu diikuti delapan elit partai yang duduk di Majelis Tinggi. Mereka yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Max, Jhonny, Ibas, dan Toto.
Seperti dalam rapat-rapat Majelis Tinggi sebelumnya, SBY juga mengikutsertakan menteri-menteri dari Demokrat ditambah Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf.
Sedianya, sidang diagendakan Minggu, namun dipercepat pascapernyataan Anas Urbaningrum yang mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.
Toto mengatakan, agenda DPP tetap berjalan seperti biasa. Begitu pula dengan langkah-langkah penyelamatan dan penataan partai sesuai hasil rapat pimpinan nasional beberapa waktu lalu.
Toto menambahkan, mereka yang menjalankan kepemimpinan DPP harus berkonsultasi dengan SBY. Ketika ditanya sampai kapan kepemimpinan DPP dipegang empat orang itu, Toto menjawab,"Sampai situasi yang menguntungkan bagi Demokrat."
Meski sudah mendengar sikap Anas, lanjut dia, pihaknya belum menerima surat resmi pengunduran diri Anas.
"Dewan Kehormatan maupun Dewan Pembina partai belum terima surat resmi pengunduran diri dari Anas sesuai dengan etika dan tata adminstrasi yang berlaku di organisasi," kata Toto.
Sebelumnya, Anas menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegangnya.
Jika ditetapkan tersangka, Anas mengaku memang akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Kebetulan, kata Anas, standar etika itu sejalan dengan pakta integritas yang dibuat oleh Majelis Tinggi Demokrat. Pakta integritas itu sudah ditandatangani Anas pada 14 Februari lalu.
"Dengan atau tanpa pakta integritas itu, standar etik pribadi saya katakan hal sperti itu. Saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas.
Dalam pernyataannya, Anas menuding penetapan tersangkanya berdasarkan intervensi pihak luar. Selain itu, Anas juga menegaskan bahwa situasi saat ini bukan akhir dari segalanya.
"Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan. Ini baru awal dari langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama untuk kebaikan kita bersama," kata Anas.
0 komentar:
Posting Komentar